JATIMTIMES - Harapan pedagang dan warga Kota Malang untuk memiliki pasar yang lebih layak semakin terbuka lebar. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan tengah fokus menuntaskan persoalan administrasi dan teknis agar pembangunan pasar dapat segera berjalan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, pihaknya kini sedang melakukan inventarisasi seluruh kesepakatan antara pedagang, pihak ketiga, maupun pemerintah. Inventarisasi ini dilakukan khususnya untuk Pasar Blimbing yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan.
Baca Juga : Generasi Cerdas Finansial: Wali Kota Blitar Dorong Anak Muda Melek Investasi
Menurut Wahyu, proses inventarisasi menjadi kunci penting untuk memastikan setiap pihak memenuhi kewajibannya. Baik dari pihak pedagang, pemerintah dan pihak ketiga.
“Saya sudah bertemu dengan pedagang dan pihak ketiga. Sekarang saya mempelajari MoU dan menginventarisir apa saja yang sudah dilaksanakan. Dari situ nanti bisa kita putuskan langkah terbaik,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin ada tarik-ulur yang justru memperlambat progres. Karena itu, semua perjanjian yang pernah dibuat akan dipelajari dengan cermat, sehingga langkah lanjutan bisa segera diambil.
“Pokoknya lebih cepat lebih baik,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga menunjukkan komitmen yang sama. Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan, pihak legislatif terus berkoordinasi dengan Pemkot untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pasar.
Komisi B DPRD bahkan telah aktif berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Menurut Amithya, masukan dari stakeholder menjadi modal penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Komisi B sudah banyak melakukan dialog dengan stakeholder. Hasilnya akan menjadi bahan tindak lanjut agar progres pembangunan semakin jelas,” ujarnya.
Baca Juga : Ingin Investasi Kripto? Ini 5 Platform Terpercaya yang Mudah dan Legal
Meski begitu, Amithya tidak menutup mata bahwa ada tantangan lain yang masih harus dihadapi, terutama terkait Pasar Besar. Hingga kini, realisasi anggaran dari pemerintah pusat belum juga turun, sementara tahun anggaran akan segera berakhir.
Namun, kondisi ini tidak lantas membuat DPRD pesimis. Amithya menegaskan, justru tantangan tersebut bisa menjadi momentum untuk memastikan seluruh masalah tuntas terlebih dahulu sebelum masuk tahun anggaran baru. Dengan begitu, pembangunan di tahun depan bisa dijalankan lebih matang.
“Yang jelas, semua permasalahan harus clear. Supaya tahun depan kita benar-benar siap dengan seluruh item pekerjaan, sehingga tidak ada lagi hambatan di tengah jalan,” pungkasnya.
Dengan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, percepatan pembangunan pasar di Malang diharapkan segera terwujud. Bagi pedagang, kehadiran pasar baru bukan sekadar tempat berdagang, melainkan juga penopang perekonomian keluarga dan ruang interaksi sosial yang lebih nyaman.
