JATIMTIMES – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) mendorong terwujudnya kolaborasi strategis antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pemerintah. Sinergi ini dinilai krusial untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar NU dalam memajukan kesejahteraan umat dan menguatkan ekonomi kerakyatan.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi, di sela-sela acara tasyakuran atas suksesnya penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang.
Baca Juga : Polemik Jalan Tembus Griyashanta: Warga Datangi DPRD Kota Malang
Tasyakuran yang berlangsung secara spontan, sederhana, namun tetap khidmat tersebut digelar di Rumah Kuning, Jalan Darmokali, Surabaya, menyusul terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031.
"Kami, Pengurus Golkar Provinsi Jawa Timur, menggelar tasyakuran atas terselenggaranya Muktamar ke-35 NU yang berjalan lancar, aman, dan kondusif. Kita bersyukur karena perhelatan ini digelar di tanah Jawa Timur, dan nakhoda baru yang terpilih adalah tokoh yang lahir serta tumbuh besar di Jatim," ujar Ali Mufthi.
Acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, beserta jajaran pengurus dan kader partai berlogo pohon beringin tersebut.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI ini menyoroti pentingnya kepemimpinan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin untuk terus mengejawantahkan mandat Qanun Asasi yang diwariskan pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari. Menurut Ali, esensi Qanun Asasi mencakup penegakan keadilan (al-’adlu), perlindungan keamanan dan persatuan (al-amnu), serta penyebaran kebaikan bagi seluruh bangsa (al-ihsan).
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Ali, diperlukan sinergi yang kuat antara ormas keagamaan dan penyelenggara negara.
Baca Juga : Angkutan Pelajar Mulai Jalan, Para Driver Berharap Masa Suram Angkot Berakhir
"Dibutuhkan leadership dan kolaborasi yang kuat antar-elemen. Oleh karena itu, kolaborasi antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah menjadi sangat penting. Langkah ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo mengenai hilirisasi dan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait ekonomi kerakyatan," jelasnya.
Ali Mufthi menepis kekhawatiran bahwa kerja sama tersebut akan mengikis independensi organisasi. Ia menekankan bahwa sinergi yang dibangun berfokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Tidak ada kolaborasi dalam kejahatan, yang ada adalah kolaborasi kebaikan untuk membawa keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
