JATIMTIMES — Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki modal sosial yang sangat besar untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus memperkuat keberdayaan ekonomi warga Nahdliyin. Tapi kekuatan tersebut hingga kini dinilai belum sepenuhnya terorkestrasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menopang kemandirian warga NU secara kelembagaan.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN KHAS Jember Prof Dr M. Khusna Amal SAg MSi dalam diskusi bertema “Gerakan Islam Indonesia dan Tantangan Geopolitik: Reaktualisasi Nahdlatut Tujjar, Ekonomi Nahdliyin dan Gerakan Islam” yang digelar dalam rangkaian Syiar dan Gebyar Muktamar Ke-35 NU Tambakberas, PB IKA PMII, di Salam Hall Jalan Laksda Adi Sucipto, Jumat (28/8/2026) malam.
Menurut Prof Khusna, NU merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia dengan basis sosial yang luas. Jaringan pesantren yang mengakar hingga tingkat masyarakat paling bawah, ditambah keberadaan ulama dan kiai yang memiliki otoritas sosial-keagamaan, menjadi modal penting yang tidak dimiliki semua organisasi.
Kekuatan tersebut, jelas dia, sebenarnya telah dibuktikan NU dalam perjalanan sejarahnya. Dalam konteks politik, NU pernah bertransformasi menjadi partai politik dan berhasil menempati posisi tiga besar dalam Pemilu 1955.
Prestasi lainnya terlihat dalam perjalanan demokratisasi Indonesia. NU bersama berbagai elemen masyarakat sipil turut memainkan peran penting dalam proses perubahan politik yang berujung pada Reformasi 1998 dan berakhirnya rezim Orde Baru.
“NU sebagai civil society yang sangat besar memiliki basis sosial yang sangat luas, jaringan pesantren yang mengakar sampai tingkat paling bawah, serta backup ulama dan kiai yang memiliki otoritas,” ujar Prof Khusna.
Namun, menurut dia, cerita keberhasilan tersebut belum sepenuhnya ditemukan dalam bidang ekonomi. NU dinilai masih menghadapi pekerjaan besar untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus memastikan kekuatan ekonomi warga Nahdliyin memberikan dampak langsung terhadap kelembagaan NU.
Prof Khusna mengakui bahwa di sejumlah daerah telah muncul berbagai cerita sukses warga NU dalam mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, rumah sakit, hingga usaha ekonomi. Persoalannya, berbagai keberhasilan tersebut belum berlangsung secara merata dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebuah orkestrasi ekonomi NU dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia menilai, gagasan membangun badan usaha milik NU di berbagai daerah sebenarnya merupakan langkah strategis. Tetapi, sejumlah eksperimen tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Ia mencontohkan badan usaha milik NU di Jember yang sempat diresmikan dan diharapkan menjadi salah satu instrumen kemandirian ekonomi, tetapi tidak mampu bertahan dalam persaingan bisnis.
Menurut dia, salah satu jawabannya berkaitan dengan belum terbangunnya tata kelola ekonomi yang terintegrasi dan profesional. NU, perlu memiliki model kelembagaan ekonomi yang mampu mengonsolidasikan berbagai unit usaha sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia membayangkan NU memiliki semacam holding company yang mengelola dan mengembangkan berbagai bidang usaha secara profesional. Holding tersebut dapat memiliki diversifikasi usaha di berbagai sektor, baik konvensional maupun nonkonvensional, dengan cabang dan jaringan usaha yang tersebar di berbagai daerah.
“Kalau holding company ini berhasil dan sukses memiliki diversifikasi usaha dalam berbagai bidang dan dikelola dengan manajemen yang cukup baik, saya yakin ini akan menjadi cikal bakal untuk memastikan NU serius menggarap sektor ekonomi,” katanya.
Penguatan ekonomi NU, lanjut Prof Khusna, bukan semata-mata untuk membangun kekuatan organisasi. Lebih jauh, kemandirian ekonomi harus diarahkan untuk memperluas pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok Nahdliyin yang secara ekonomi masih kurang beruntung.
Gagasan tersebut sejalan dengan spirit awal berdirinya NU melalui Nahdlatut Tujjar, yang menempatkan kekuatan saudagar dan pengusaha sebagai salah satu fondasi penting gerakan.
Sejarah Nahdlatut Tujjar menunjukkan bahwa ulama dan saudagar pada masa awal berdirinya NU telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya membangun kekuatan ekonomi umat. Gerakan tersebut lahir sebagai respons terhadap dominasi ekonomi asing dan monopoli sumber daya ekonomi pada masa kolonial.
Karena itu, reaktualisasi Nahdlatut Tujjar tidak semestinya dimaknai sekadar menghidupkan kembali nama atau romantisme sejarah. Spirit tersebut perlu diterjemahkan menjadi gerakan ekonomi yang sesuai dengan tantangan zaman, melalui penguatan kewirausahaan, profesionalisasi pengelolaan usaha, konsolidasi jaringan ekonomi warga NU, serta penciptaan ekosistem bisnis yang saling terhubung.
“Aswaja Ethic” untuk Bangkitkan Ekonomi NU
Sementara itu, guru besar sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Dzuriyatun Toyibah MSi MA memandang nilai-nilai Aswaja dinilai tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan keagamaan dan sosial warga Nahdlatul Ulama (NU), tetapi juga memiliki potensi menjadi etos yang mendorong kebangkitan ekonomi Nahdliyin.
Prof Dzuriyatun memperkenalkan gagasan “Aswaja Ethic and Spirit Kebangkitan Ekonomi” sebagai salah satu perspektif untuk melihat masa depan ekonomi warga NU. Selama ini nilai-nilai Aswaja banyak dipahami dalam kerangka sosial-keagamaan. Padahal, nilai seperti saling menghargai, menjaga perdamaian, menghindari konflik, serta mencari titik persamaan dapat menjadi modal sosial yang kemudian dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
“Nilai-nilai yang saling menghargai, damai, menghindari konflik, dan selalu mencari persamaan itu bisa menjadi modal sosial. Tetapi secara ekonomi, modal sosial itu juga bisa memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai tantangan NU ke depan adalah bagaimana nilai tersebut tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan diterjemahkan menjadi tindakan ekonomi yang konkret.
Terlebih, generasi muda Nahdliyin kini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan.
Ia melihat semakin banyak kader muda NU yang mulai terbuka terhadap teknologi, inovasi, aplikasi digital, dan kewirausahaan.
Pengalaman melihat kader-kader muda NU di Jawa Tengah, misalnya, membuatnya optimistis bahwa perubahan tersebut telah berlangsung secara evolutif. Generasi muda tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai memikirkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang produktif.Karena itu, ia mendorong agar semangat kewirausahaan ditanamkan sejak dini, termasuk di lingkungan pendidikan dan pesantren.
Prof. Dzuriyatun menyebut konsep tersebut sebagai edu-preneurship. Pendidikan, semestinya tidak hanya menghasilkan konsumen, tetapi juga mencetak generasi yang mampu menjadi pelaku usaha.
“Generasi muda NU harus mulai dipikirkan bagaimana caranya membuat berbagai bidang yang mereka tekuni itu secara ekonomi lebih menghasilkan,” katanya.
Gagasan Aswaja Ethic kemudian ditempatkan Prof Dzuriyatun sebagai jembatan antara nilai keagamaan dan semangat kewirausahaan. Ia mengibaratkannya dengan konsep The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang diperkenalkan Max Weber.
Jika etika Protestan dalam kajian Weber dapat dikaitkan dengan tumbuhnya etos ekonomi, maka Prof. Dzuriyatun melihat NU juga memiliki nilai-nilai Aswaja yang dapat dikembangkan menjadi etos kemajuan ekonomi tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya.
“Bagaimana etika Aswaja itu menjadi satu dengan spirit kemajuan secara ekonomi. Saya kira itu salah satu bagian yang perlu diperjuangkan,” ucapnya.
Menurut dia, gagasan tersebut penting agar perjalanan NU yang telah lebih dari satu abad tidak berhenti pada cita-cita tentang kemandirian ekonomi. Diperlukan inisiatif dan model baru yang memungkinkan nilai-nilai yang telah lama hidup di tengah masyarakat Nahdliyin diterjemahkan menjadi kekuatan produktif.
Prof Dzuriyatun berharap muncul generasi Nahdliyin yang mampu memadukan kedalaman nilai keislaman dengan keberanian berwirausaha. Dengan begitu, Aswaja tidak hanya hadir sebagai identitas keagamaan, tetapi juga menjadi etos kemajuan ekonomi.
NU Harus Bangun Kemandirian Ekonomi
Narasumber lainnya, intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Baso mengingatkan pentingnya membangun kembali kemandirian ekonomi Nahdliyin melalui penguatan jaringan permodalan dan ekonomi warga. Tantangan NU ke depan bukan sekadar bagaimana menguasai kekuasaan, tetapi bagaimana membangun basis ekonomi yang mampu berdiri secara mandiri.
Ahmad Baso mengatakan, persoalan ekonomi umat tidak tepat jika hanya dilihat dari aspek keterbelakangan masyarakat atau persoalan mentalitas. Ia menilai, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan struktur kebijakan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan. “Masalah ekonomi NU bukan karena mereka bodoh, terbelakang, atau masalah mentalitas. Ini adalah masalah kebijakan,” ujarnya.
Menurut dia, secara historis terdapat berbagai kebijakan yang membuat organisasi kemasyarakatan dengan basis massa besar tidak memiliki akses kuat terhadap sumber permodalan. Karena itu, membaca persoalan ekonomi NU membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk pendekatan struktural dan historis.
Ia kemudian mencontohkan upaya KH Wahid Hasyim ketika menjadi menteri agama pada masa awal kemerdekaan. Saat itu, terdapat gagasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapital Belanda, termasuk dalam penyelenggaraan angkutan haji.
Gagasan tersebut, lanjutnya, tidak berhenti pada persoalan transportasi haji. Di baliknya terdapat agenda lebih besar untuk mendorong lahirnya pengusaha pribumi dan membuka akses masyarakat terhadap permodalan. “Kalau perkapalan haji ini tidak lagi bergantung kepada kapital Belanda, maka kita harus bisa membuat kapal sendiri. Artinya, ada proses transformatif bagaimana cara berpikir itu juga membantu cara kita dalam mengakses modal,” katanya.
Ahmad Baso menilai model tersebut sejalan dengan semangat Nahdlatut Tujjar, yakni membangun kekuatan ekonomi melalui jejaring usaha dan kerja sama antarwarga. Jaringan ekonomi Nahdliyin perlu diperkuat melalui pembentukan basis-basis permodalan yang stabil. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membangun mutual fund atau trust fund yang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi warga dan jaringan usaha Nahdliyin.
Menurut Ahmad Baso, penguatan modal tersebut penting agar struktur NU, termasuk pengurus di tingkat cabang, tidak mudah terseret ke dalam kepentingan politik praktis hanya karena membutuhkan dukungan pembiayaan.
Ia menilai, kemandirian ekonomi harus menjadi agenda strategis kepengurusan NU hasil Muktamar ke-35. Agenda tersebut tidak cukup dipikirkan untuk lima tahun masa kepengurusan, tetapi harus dirancang dalam perspektif jangka panjang hingga beberapa dekade ke depan.
“Ini tantangan kita ke depan lima tahun dari pengurus yang terpilih di .uktamar ini. Kemudian tantangannya lebih panjang lagi, 20 sampai 50 tahun ke depan,” ungkaonya.
Ahmad Baso berharap gagasan Nahdlatut Tujjar kembali menjadi salah satu pijakan dalam membangun kekuatan ekonomi NU. Menurut dia, semangat tersebut penting untuk mengembalikan NU sebagai kekuatan masyarakat yang memiliki basis ekonomi mandiri, sebagaimana semangat para pendahulu dalam membangun jaringan ekonomi umat.
Ia juga mengajak generasi muda NU untuk melihat persoalan ekonomi secara lebih terbuka dan holistik. Persoalan tersebut, katanya, tidak cukup dibaca dari sisi keagamaan atau organisasi semata, tetapi juga harus dipahami melalui struktur ekonomi, kebijakan, jaringan modal, serta relasi kekuasaan.
