JATIMTIMES - Fraksi PKS DPRD Kota Malang menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membenahi efektivitas belanja. Catatan itu disampaikan dalam pandangan fraksi terhadap KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2026.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik menilai kondisi fiskal daerah tidak cukup hanya dijawab dengan menetapkan target pendapatan yang dianggap aman. Menurutnya, pemerintah perlu berani memasang target lebih tinggi dengan perhitungan risiko yang terukur.
Baca Juga : Pebalap Binaan MPM Honda Jatim Siap Melesat di Astra Honda Dream Cup 2026 Purwokerto
Hingga 31 Juli 2026, pendapatan daerah tercatat Rp611,12 miliar atau 57,49 persen dari APBD murni. Sementara proyeksi pendapatan dalam KUPA-PPAS mencapai Rp1,086 triliun.
"Kami mendorong agar target itu ditambah lagi," kata Asmualik, Selasa (18/8/2026).
Dorongan tersebut mengacu pada capaian sejumlah sumber pendapatan. Pajak daerah telah terealisasi Rp502,8 miliar atau 57,60 persen, sedangkan retribusi mencapai Rp72,52 miliar atau 55,73 persen per akhir Juli.
PKS meminta potensi pendapatan tersebut dihitung kembali secara progresif, terutama dari PBB-P2, PBJT makanan dan minuman, reklame, tenaga listrik, serta sektor kesenian dan hiburan. Target pemanfaatan aset daerah juga dinilai perlu dikoreksi karena hanya dipatok Rp23,1 miliar, lebih rendah dari realisasi 2025 sebesar Rp27,9 miliar.
Namun, upaya memperbesar pendapatan dinilai harus diikuti disiplin belanja. PKS menyoroti kenaikan belanja pegawai menjadi Rp1,103 triliun atau naik 1,26 persen. Rekonsiliasi anggaran di setiap OPD dinilai penting agar kenaikan belanja tidak berujung pada penganggaran yang tidak terserap.
"Rekonsiliasi harus dilakukan secara rigid pada masing-masing OPD untuk mencegah penganggaran berlebih yang berujung pada SiLPA," ujarnya.
Sorotan lain diarahkan kepada BUMD yang dinilai membutuhkan pembenahan manajemen. PKS meminta proses seleksi Direktur Utama secara definitif segera dilakukan pada 2026, disertai dukungan kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem usaha dan mengejar target laba.
Baca Juga : Upacara HUT ke-81 RI di Grand Mercure Malang, Kenakan Busana Nusantara hingga Terbangkan 300 Merpati
Di luar persoalan fiskal, PKS juga meminta Pemkot Malang memperketat pengawasan penggunaan anggaran. Inspektorat didorong memperkuat sistem peringatan dini, terutama pada pengadaan dan proyek infrastruktur yang mendapat keluhan masyarakat karena kualitas bangunan dinilai cepat mengalami kerusakan.
"Kami meminta Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan dan early warning system," tegas Asmualik.
Catatan serupa diberikan terhadap belanja infrastruktur. PKS meminta DPUPRPKP mengevaluasi kembali anggaran Rp2,5 miliar untuk Jalan Bromo dan Taman Slamet jika kondisi kedua kawasan tersebut masih dianggap layak, sehingga anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.
Sementara di sektor transportasi, pemerintah didorong tidak berhenti pada perencanaan. Implementasi e-parking, Trans Jatim Koridor 2, angkutan pelajar, integrasi feeder, serta penataan kelaikan armada angkot diminta segera dipersiapkan.
PKS turut meminta pembenahan tata kelola iuran JKN yang mendapat tambahan anggaran Rp23,67 miliar. Validasi data penerima dan kualitas layanan dinilai perlu diperketat agar tambahan anggaran tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
