JATIMTIMES - Persoalan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang kembali mencuat. DPRD menilai potensi usaha BPR Tugu Artha dan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang dalam paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga : Pengurus IKAPJ 2026 2031 Resmi Dikukuhkan, POLIJE Titip Harapan Besar kepada Alumni
Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI, Donny Victorius, mengatakan BUMD tidak semestinya hanya dibebani target menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan milik daerah juga harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“BUMD, khususnya Tunas dan BPR Tugu Artha, harus berperan dalam dua hal. Pertama membantu meningkatkan PAD dan kedua sebagai stimulator dalam menaikkan sektor perekonomian di Kota Malang,” ujar Donny.
Karena itu, DPRD mendorong adanya perluasan kebijakan bisnis BPR Tugu Artha. Salah satu opsi yang ditawarkan yakni mengambil peran dalam pengelolaan pembayaran honor bagi Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas hingga guru ngaji.
Skema tersebut dinilai dapat memperluas aktivitas usaha BPR sekaligus meningkatkan perputaran dana di lembaga keuangan milik Pemkot Malang. Donny menyebut praktik serupa telah diterapkan sejumlah BPR di daerah lain.
Ekspansi itu juga diharapkan tidak berhenti pada pengelolaan pembayaran. DPRD ingin BPR Tugu Artha berkembang sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.
“Langkah awal bisa dimulai dengan BPR Tugu Artha mengelola dana pembayaran honor Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas dan Guru Ngaji,” katanya.
Di sisi lain, DPRD menilai Tunas membutuhkan pembenahan dari sisi organisasi. Banyaknya sektor usaha yang dimiliki dinilai belum otomatis menghasilkan kinerja optimal bagi perusahaan maupun daerah.
Baca Juga : Serapan Belanja Modal Rendah, Fraksi Golkar DPRD Jatim Desak Rasionalisasi Proyek
“Untuk Tunas, diperlukan penataan organisasi yang baik, sehingga ke depan kinerjanya bisa seiring dengan tujuan didirikannya BUMD ini,” ujar Donny.
Sorotan tersebut beriringan dengan persoalan lain yang masih dihadapi kedua BUMD, yakni belum adanya direktur utama definitif. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot telah menyiapkan proses seleksi untuk mengisi posisi pimpinan di Tugu Artha dan Tunas.
“Pansel ada dua, nanti untuk Tugu Artha sama Tunas,” kata Wahyu. Ia menargetkan pengisian direksi definitif kedua BUMD tersebut rampung pada 2026.
Wahyu mengakui aktivitas usaha Tunas belum seluruhnya berjalan optimal. Menurutnya, RPH menjadi unit yang paling terlihat aktivitasnya, sementara sejumlah lini usaha lain tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan, meski belum maksimal karena keterbatasan pimpinan definitif.
Pemkot kini berupaya mempercepat pengisian direksi agar potensi usaha kedua BUMD dapat segera dikembangkan. Dengan demikian, pembenahan BUMD tidak hanya berhenti pada pergantian pimpinan, tetapi juga dituntut menghasilkan kontribusi yang lebih nyata bagi PAD dan ekonomi Kota Malang.
