JATIMTIMES - Wali Kota Batu Nurochman memaparkan secara terbuka kinerja keuangan Pemkot Batu sepanjang 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batu di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (27/3/2026). Melalui Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), wali kota membeberkan realisasi belanja daerah menembus Rp 1,11 triliun atau 89,16 persen.
“Realisasi ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari operasional pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Nurochman.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Struktur belanja masih didominasi belanja operasi yang menembus Rp 923,11 miliar. Sementara itu, belanja modal yang kerap dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tercatat Rp 79,48 miliar atau sekitar 85,30 persen.
Di sisi lain, belanja transfer menunjukkan kinerja penyerapan tinggi hingga 97,41 persen. Sedangkan belanja tidak terduga relatif kecil, hanya Rp 27,28 juta.
“Kemudian belanja transfer mencapai Rp 108,09 miliar dengan persentase penyerapan yang cukup tinggi yakni 97,41 persen. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar Rp 27,28 juta,” imbuh Nurochman.
Tak hanya belanja, sisi pembiayaan daerah juga menjadi indikator penting. Sepanjang 2025, realisasi pembiayaan hampir menyentuh angka sempurna, yakni 99,99 persen atau Rp 144,13 miliar. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang cukup terkendali, termasuk dalam memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya.
Sementara itu, dari sektor pendapatan, Kota Batu mencatat capaian positif. Total pendapatan daerah mencapai Rp 1,09 triliun atau 99,20 persen dari target. Pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi Rp 302,95 miliar, sedangkan pendapatan transfer justru melampaui target hingga 102,09 persen.
Di hadapan legislatif, Nurochman menekankan bahwa laporan yang disampaikan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat atas jalannya pemerintahan
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso menilai capaian belanja daerah belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, serapan anggaran yang berhenti di angka 89,16 persen menunjukkan masih adanya celah dalam perencanaan maupun pelaksanaan program di tingkat teknis.
Selisih anggaran yang tidak terserap tersebut berujung pada terbentuknya silpa dalam jumlah besar. Kondisi ini, lanjut Punjul, menjadi sinyal bahwa ada program yang tidak berjalan sesuai rencana atau tertunda realisasinya.
Baca Juga : Capaian Signifikan Pendapatan Kota Madiun 2025 Tembus 103 Persen, Silpa hingga Rp113 Miliar
“Kita melihat realisasi belanja hanya 89,16 persen. Ini artinya ada sekitar 10 persen lebih anggaran yang tidak terpakai,” terang Punjul.
Ia menilai, besarnya silpa yang mencapai kisaran Rp 126 miliar seharusnya bisa dihindari jika perencanaan lebih presisi dan eksekusi program berjalan tepat waktu. Dana yang mengendap, lanjutnya, berpotensi mengurangi dampak langsung pembangunan bagi masyarakat.
“Silpa yang tinggi ini sangat disayangkan. Uang tidak berputar menjadi program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya pada sisi belanja, Punjul juga menyoroti kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang belum mencapai target. Dari target lebih dari Rp 327 miliar, realisasinya baru menyentuh sekitar Rp 302,95 miliar atau 92,35 persen. Ia menilai capaian ini belum mencerminkan potensi Kota Batu sebagai daerah berbasis pariwisata.
Menurut dia, struktur pendapatan daerah masih terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat yang justru melampaui target. Ketergantungan ini dinilai perlu segera dikurangi dengan mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD, khususnya dari sektor unggulan.
“Sebagai kota wisata, PAD seharusnya bisa lebih dimaksimalkan. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada dana transfer,” tutup mantan wakil wali kota Batu ini.
