JATIMTIMES — DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengkritik tidak terlihatnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dalam penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dinilai berisiko karena ancaman penyakit bagi warga terdampak terus meningkat di tengah genangan yang belum sepenuhnya surut.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menegaskan, penanganan bencana seharusnya dilakukan secara terpadu lintas sektor, termasuk melibatkan sektor kesehatan sebagai komponen utama.
Baca Juga : Tak Sekadar Imbauan, Wali Kota Malang Dinas Pakai Sepeda
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan itu harus lintas sektoral. Tidak hanya BPBD, tapi juga Dinas Sosial, Tagana, dan tentu Dinas Kesehatan. Ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit pascabanjir,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai, ketiadaan Dinkes Jatim di lapangan berpotensi menimbulkan celah dalam penanganan kesehatan warga. Padahal, banjir yang berlangsung selama beberapa hari sangat rentan memicu penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.
Karena itu, Puguh meminta Dinkes Jatim segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan fasilitas layanan kesehatan setempat untuk melakukan pendataan kondisi warga terdampak.
“Harus ada assessment langsung ke masyarakat. Apakah ada yang mulai terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan kesehatan lain. Ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu juga mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik, tetapi juga dari kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan,” imbuhnya.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna dalam Suasana Lebaran
Sementara itu, seorang petugas BPBD Jawa Timur mengaku tidak melihat keterlibatan Dinkes Jatim selama proses penanganan banjir berlangsung. “Tidak ketemu (Dinkes Jatim, red). Yang ada Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ujarnya.
Data BPBD Jatim mencatat, hingga Kamis (26/3/2026), sebanyak 1.148 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.
Dengan jumlah warga terdampak yang cukup besar serta banjir yang belum sepenuhnya surut, DPRD Jatim mendesak penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dan risiko penyakit dapat ditekan.
