JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan sistem Parkir Digital atau non-tunai di tepi jalan umum (TJU) sebagai upaya mewujudkan layanan parkir yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi warga Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan penerapan parkir digital merupakan komitmen yang akan terus dijalankan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, sistem parkir non-tunai ini sejalan dengan keinginan masyarakat Surabaya yang menghendaki pelayanan publik yang lebih jujur dan modern.

Baca Juga : Bupati Blitar Resmikan SPPG Pesantren Al Falah, Perkuat Peran Santri dalam Program Gizi Nasional

"Parkir digital atau parkir non-tunai insyaallah harus tetap jalan di Kota Surabaya. Ini adalah sesuai keinginan warga Surabaya, maka parkir non-tunai akan terus berjalan. Dan di akhir Februari 2026 ini maka semua titik akan menjadi non-tunai," ujar Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2/2026).

Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga penerapan kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan prasangka negatif antara juru parkir (jukir), pengendara, maupun pemerintah kota. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan dan kejujuran sebagai dasar perubahan sistem parkir di Surabaya.

"Maka saya minta tolong warga Surabaya agar terus menjaga keinginan njenengan (anda) ini, agar tidak ada siwak prasangka antara Jukir dan pengendara. Tidak ada siwak prasangka antara pemerintah kota dengan yang lainnya. Maka ini akan terus dilakukan," tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan bertindak tegas terhadap praktik parkir liar. Penertiban jukir liar akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk Satgas Anti-Premanisme, kepolisian, dan TNI.

"Kami tetap akan melakukan tindakan kepada Jukir liar. Kami akan terus berputar (patroli) bekerjasama dengan Satgas Anti-Premanisme, dengan kepolisian, dengan Kodim, dengan siapapun," tegas Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Sementara bagi Jukir yang tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan tidak mengenakan atribut resmi seperti rompi akan dievaluasi dan ditindak sesuai aturan yang berlaku. "Kita akan melakukan terus kegiatan untuk menjaga Surabaya dari Jukir liar yang tidak memiliki KTA, tidak memiliki rompi. Pasti kita akan lakukan evaluasi dan kita tangkap Jukir liarnya," jelasnya.

Maka dari itu, Cak Eri berpesan kepada Jukir resmi agar selalu menggunakan atribut yang telah diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Hal ini demi menghindari kesalahpahaman di lapangan. "Saya berharap untuk yang Jukir resmi menggunakan rompi yang sudah diberikan, juga menggunakan tanda pengenal yang dipakai. Harus dipakai, agar apa? Agar tidak ada yang salah (prasangka)," pesannya.

Cak Eri menekankan perubahan harus dimulai dari kejujuran semua pihak agar Kota Surabaya dapat menjadi lebih baik ke depan. "Sehingga kita mulai dari kejujuran kita. Kalau sudah dimulai jujur, Insyaallah Surabaya berubah," imbuhnya.

Menanggapi terkait ancaman dari pihak tertentu yang menyebut akan menghentikan setoran pendapatan asli daerah (PAD) jika masih dilakukan penindakan, Cak Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan ragu untuk mengganti Jukir yang tidak mau mengikuti aturan.

Baca Juga : Siapa Jeffrey Epstein? Ini Profil, Kasus, dan Kontroversi Besar di Baliknya

"InsyaAllah kalau tidak ikut, maka silakan tidak menjadi Jukir. Kami akan mengganti Jukir lainnya, karena di Surabaya banyak yang ingin menggantikan itu," tegas dia.

Ia menekankan bahwa ruang parkir di Tepi Jalan Umum (TPU) merupakan milik negara dan rakyat Surabaya. Karena itu, pengelolaannya harus tunduk pada aturan pemerintah. "Ini tanah negara, ini adalah milik rakyat Surabaya, kalau tidak mau, ya sudah, kita ganti yang lainnya. Tapi saya berharap mereka tetap menjadi (Jukir), karena mereka adalah orang Surabaya," ujarnya.

Cak Eri optimistis Surabaya akan tetap kondusif karena para Jukir resmi telah menandatangani komitmen bersama terkait pelaksanaan kebijakan parkir non-tunai dan penataan parkir.

"Saya yakin suasana kondusif, karena Jukir-Jukir juga sudah tanda tangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Karena ini apa, kita akan mengubah suasana Surabaya, kita tidak usah tukaran (bertengkar), kita tidak usah ramai, tapi berubah," katanya.

Menurutnya, perubahan harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut namun konsisten. Hal ini tentu juga harus disertai komitmen kuat agar sistem parkir di Surabaya lebih baik lagi ke depannya. "Perubahan itu dengan kelembutan, tapi tetap harus konsisten dan punya komitmen untuk mengubah menjadi lebih baik. Kalau lebih jelek ya jangan dilakukan," pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga 26 Januari 2026, Dishub Surabaya telah menerapkan sistem parkir digital di 76 titik parkir yang terbagi dalam tiga zona. Adapun Zona 1 meliputi Jalan Blauran, Jalan Embong Malang, Jalan Tanjung Anom, dan Jalan Genteng Besar. Zona 2 berada di Jalan Kedungdoro. Sementara Zona 3 mencakup Jalan Kedungsari, Jalan Tegalsari, Jalan Kombespol M. Duryat, dan Jalan Taman Apsari.