JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas buka suara terkait fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Puguh menilai, kelangkaan BBM subsidi di Jatim berpotensi kuat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena tersendatnya pasokan bahan bakar dapat merusak rantai distribusi logistik dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Baca Juga : Dorong UMKM Go Global lewat Inovasi Digital, BI Kediri Gelar Karya Kreatif Mataraman DIGIMAFEST 2026
Puguh menegaskan bahwa Bio Solar merupakan urat nadi pergerakan ekonomi rakyat karena mayoritas armada angkutan barang dan jasa mengandalkan komoditas tersebut untuk operasional harian. Jika kelangkaan ini terus dibiarkan tanpa adanya kepastian, efek domino terhadap sektor ekonomi dan sosial tidak akan bisa dihindari.
"Tentu ini menjadi salah satu titik kekhawatiran kita semuanya ketika Bio Solar mulai langka di pasaran, terutama di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kita tahu bersama bahwa Bio Solar adalah urat nadi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat karena angkutan barang dan jasa sebagian besar menggunakan bahan bakar ini," ujar Puguh dikonfirmasi Sabtu (27/6/2026).
Puguh memaparkan, dampak dari tersendatnya pasokan BBM bersubsidi ini tidak hanya memukul sektor transportasi dan logistik di hulu, melainkan akan langsung membebani masyarakat luas di sektor hilir. Ketika armada angkutan kesulitan mendapatkan bahan bakar, tarif logistik otomatis akan terkerek naik untuk menutupi pembengkakan biaya operasional, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga komoditas pangan.
"Ketika Bio Solar langka, tentu pergerakan barang dan jasa akan terganggu. Kalau distribusi terganggu, tarif angkutan akan naik. Efek berikutnya harga-harga kebutuhan masyarakat juga akan ikut naik," urai legislator Dapil Malang Raya tersebut.
Lebih lanjut, sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu mengingatkan bahwa dampak dari krisis bahan bakar ini memiliki korelasi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah. Jika beban hidup masyarakat bawah semakin berat akibat inflasi harga barang, hal tersebut berpotensi memicu gesekan dan persoalan sosial yang lebih luas.
"Efek berantainya sangat besar. Biaya distribusi semakin tinggi, masyarakat yang akhirnya terbebani karena harga-harga ikut naik. Ini tentu bisa mengganggu stabilitas ekonomi bahkan berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat," tegasnya.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Buka Soekarno Coffee Festival 2026, Perkuat Ekonomi Kreatif dan UMKM Kopi Lokal
Atas dasar kondisi tersebut, Puguh menagih komitmen awal pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebelumnya berjanji tidak akan mengutak-atik kuota maupun ketersediaan bahan bakar bersubsidi untuk rakyat. Ia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan memberikan jaminan pasokan yang konkret, khususnya untuk wilayah Jatim.
"Saya mendorong pemerintah segera memberikan kepastian dan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terkait ketersediaan bahan bakar subsidi, terutama Bio Solar dan Pertalite. Agar ketidakstabilan ekonomi dan potensi persoalan sosial dapat kita hindari," pintanya.
Menurut Puguh, sebagai pemegang otoritas kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi dan mengamankan pemenuhan kebutuhan dasar domestik masyarakat, terlepas dari seberapa kompleksnya dinamika eksternal yang sedang dihadapi negara.
"Apapun dinamika politik dan ekonomi global yang terjadi, pemerintah memiliki kewajiban memberikan proteksi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat," pungkas Puguh.
