JATIMTIMES -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan APBD Kota Malang bertahan hingga akhir 2026. Namun di tengah ancaman membengkaknya biaya operasional pemerintah, DPRD Kota Malang belum memberikan restu opsi penambahan anggaran.
Dalam hal ini, DPRD Kota Malang, masih menunggu langkah yang akan ditawarkan Pemkot Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui kenaikan BBM berpotensi mengubah berbagai asumsi yang digunakan saat penyusunan anggaran.
Baca Juga : Perolehan Jauh dari Target Dipicu Masalah Klasik, Kebocoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Batu Dievaluasi
Kondisi itu membuat sejumlah kebutuhan belanja daerah berisiko mengalami tekanan. Meski demikian, DPRD belum memiliki formulasi pasti untuk mengantisipasi dampak tersebut. Pembahasan baru akan dilakukan setelah Pemkot menyampaikan skema penyesuaian anggaran.
"Intinya kami akan mendengarkan skema dari Pemkot karena belum disampaikan kepada kami," ujar wanita cantik yang akrab disapa Mia ini beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu menunjukkan DPRD masih berada pada tahap menunggu usulan eksekutif. Padahal kenaikan BBM berpotensi memengaruhi berbagai sektor yang bergantung pada biaya transportasi dan distribusi.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana membahas Peraturan Wali Kota (Perwal) Mendahului kedua yang berkaitan dengan perubahan penjabaran APBD. Forum tersebut akan menjadi ruang untuk mencari jalan keluar atas tekanan anggaran yang mulai muncul.
"Perwal mendahului yang kedua akan kami bahas. Di situ nanti akan kami bahas secara detail konstruksi atau jalan keluarnya," kata Mia.
DPRD juga mengakui anggaran yang disusun sebelum kenaikan BBM belum tentu mampu menjawab kebutuhan hingga akhir tahun. Namun lembaga legislatif itu masih menutup peluang penambahan anggaran sebagai solusi.
"Kami upayakan tidak ada penambahan. Kita gunakan anggaran yang ada," tegasnya.
Pilihan tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin bergantung pada efisiensi belanja. Konsekuensinya, sejumlah program dan kegiatan berpotensi mengalami penyesuaian agar anggaran tetap terkendali.
Baca Juga : Bapenda Kabupaten Malang Gencarkan BMW Dekatkan Pelayanan Perpajakan
Salah satu langkah yang mulai diwacanakan adalah memangkas kegiatan yang dianggap tidak mendesak. Perjalanan dinas menjadi pos yang disebut masih dapat dikurangi dengan memanfaatkan rapat daring.
"Kita harus berkomitmen menyelamatkan APBD ini untuk masyarakat dulu," tambah Mia.
Di sisi lain, DPRD juga akan mengevaluasi sejumlah kebijakan yang membutuhkan pembiayaan baru. Salah satunya rencana penyediaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas yang sebelumnya sempat diwacanakan Pemkot Malang.
Menurut Mia, seluruh opsi akan dihitung kembali berdasarkan dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah. Pertimbangannya bukan hanya kebutuhan program, tetapi juga kemampuan APBD menanggung beban tambahan di tengah kenaikan biaya akibat BBM.
"Kami melihat hitungannya dulu. Mana yang lebih baik untuk struktur APBD kita," pungkasnya.
