JATIMTIMES - Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan publik usai potongan videonya viral di media sosial. Polemik muncul setelah dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap dua jawaban peserta yang dinilai memiliki isi serupa.

Perdebatan mengenai penilaian tersebut ramai dibahas di berbagai platform seperti X, TikTok, hingga Instagram. Banyak warganet mempertanyakan alasan “artikulasi” yang dijadikan dasar penilaian hingga akhirnya memicu kritik terhadap jalannya perlombaan.

Baca Juga : Viral Anggota DPRD Jember Main Game dan Merokok saat Rapat

Ajang final LCC Empat Pilar MPR RI itu digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Kontroversi bermula saat memasuki sesi rebutan dengan pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan memberikan jawaban. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden,” ujar perwakilan regu C.

Namun, jawaban tersebut justru dinyatakan salah oleh dewan juri dan membuat regu C memperoleh pengurangan nilai sebesar minus lima.

Tak lama kemudian, regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang secara substansi terdengar sama. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden,” kata peserta regu B.

Berbeda dengan regu C, jawaban regu B justru dianggap benar dan diberikan nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi.

Keputusan itu langsung diprotes peserta dari SMAN 1 Pontianak. Namun, dewan juri tetap mempertahankan penilaiannya. Dyastasita menyebut regu C dianggap tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.

“Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” ujar Dyastasita. “Jadi, dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada artikulasi peserta saat menjawab pertanyaan.

“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” kata Indri Wahyuni.

Cuplikan video momen tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak pengguna internet menilai keputusan juri tidak konsisten karena kedua jawaban dianggap memiliki isi yang sama.

Di tengah polemik yang berkembang, pihak SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan sikap resmi melalui akun Instagram sekolah pada Selasa (12/5/2026). Dalam pernyataannya, sekolah mengaku telah meninjau ulang tayangan lomba secara menyeluruh.

“Sehubungan dengan anjuran untuk menyaksikan tayangan ulang sebagai bentuk ikhtiar dalam mengonfirmasi jalannya pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, kami telah melakukan peninjauan kembali secara cermat,” tulis pihak sekolah.

“Berdasarkan hasil tersebut, kami menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi,” lanjut pernyataan itu.

SMAN 1 Pontianak menilai terdapat kesamaan substansi jawaban antara tim mereka dan SMAN 1 Sambas, tetapi hanya satu jawaban yang dianggap benar oleh juri.

“Adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, namun dewan juri memberikan pembenaran hanya kepada salah satu pihak tanpa penjelasan yang transparan,” tulis pihak sekolah.

Selain itu, sekolah  menyoroti fokus dewan juri yang dinilai kurang maksimal dalam beberapa momen penilaian. “Kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian, yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil,” lanjut pernyataan tersebut.

Pihak SMAN 1 Pontianak juga menyinggung adanya dugaan relasi kuasa dalam jalannya perlombaan. “Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional,” tulis SMAN 1 Pontianak.

Baca Juga : Asah Karakter lewat Seni, Ratusan Pelajar SMP Se-Kota Batu Beradu Talenta di Ajang FLS3N

Sekolah menegaskan bahwa siswinya, Josepha Alexandra atau Ocha, telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan layak mendapatkan penilaian objektif.

“Tim SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas, sehingga layak mendapatkan penilaian yang objektif sesuai substansi jawaban,” tulis pihak sekolah.

Atas dasar itu, SMAN 1 Pontianak meminta penyelenggara memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada pihak penyelenggara untuk memberikan konfirmasi resmi terkait temuan-temuan di atas. Menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri,” tulisnya.

“Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian, guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC 4 Pilar ke depan,” imbuh pihak sekolah.

Merespons polemik yang berkembang, MPR RI akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara resmi melalui akun Instagram resminya pada Selasa (12/5/2026).

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan resmi MPR RI.

MPR RI juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, dan keadilan.

“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” lanjut pernyataan tersebut.

Selain meminta maaf, MPR RI juga mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR RI.

Tak hanya itu. Pihak MPR RI menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” demikian pernyataan MPR RI.

Di akhir keterangannya, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui ajang LCC Empat Pilar.