JATIMTIMES – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025 melakukan langkah proaktif dengan mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Kamis (23/4/2026), untuk membedah anomali data lingkungan hidup.
Langkah ini dipicu oleh adanya satu indikator besar yang dilaporkan tidak mencapai target akibat transisi parameter pengukuran di tingkat pusat. Sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya, dari total 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi, terdapat satu indikator yang secara administratif meleset, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Baca Juga : Krisis Etika Siswa, Rasiyo DPRD Jatim Dorong Penguatan Materi Akhlak di Sekolah
IKLH Jatim tercatat di angka 73,43 dari target 74,00 hingga 74,17. Ketua Pansus LKPJ DPRD Jatim Khusnul Arif menjelaskan bahwa IKLH dibentuk oleh empat indeks dengan rumus bobot yang berbeda.
Berikut adalah komposisi pembobotan yang memengaruhi nilai akhir IKLH Jawa Timur:
- Indeks Kualitas Udara (IKU): 42,8 persen
- Indeks Kualitas Air (IKA): 34 persen
- Indeks Tutupan Lahan (IKL): 13,3 persen
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL): 9,9 persen
Khusnul Arif memaparkan, masalah muncul karena nilai indeks yang jatuh justru terjadi pada sektor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap total nilai IKLH.
"Dari keempat indeks tersebut ada satu indeks yang capaiannya di bawah target, yakni IKU (Indeks Kualitas Udara) dengan capaian 74,45 dengan target 78,28 - 78,48. Dan sesuai formula perhitungan, indeks tersebut (IKU) memiliki bobot tertinggi," ujar pria yang akrab disapa Mas Pipin itu.
Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Anjlok hingga Rp17.300-an, Terlemah Sepanjang Sejarah
Penurunan angka pada Indeks Kualitas Udara tersebut ternyata bukan disebabkan oleh degradasi lingkungan secara riil, melainkan perubahan instrumen ukur dari PM 1.0 ke PM 2.5. Dijelaskannya, PM 2.5 adalah partikel halus dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer (30 kali lebih kecil dari rambut manusia) yang berasal dari emisi kendaraan, industri, dan pembakaran.
"PM 2.5 ini baru, karena di tahun sebelumnya menggunakan PM 1.0. Dan bila menggunakan PM 1.0 maka capaian IKU Jatim di angka 87,17," jelas legislator Fraksi Partai NasDem asal Dapil Kediri Raya ini.
Hasil koordinasi mengungkap bahwa nilai IKLH 2025 memang belum dirilis resmi oleh kementerian karena petunjuk teknis (juknis) terkait parameter PM 2.5 masih dalam tahap harmonisasi agar selaras dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menggunakan instrumen PM 10.
"Nilai IKLH Tahun 2025 belum dirilis secara resmi karena belum tersedianya petunjuk teknis terkait instrumen parameter pencemar pm 2.5 pada Indeks Kualitas Udara (IKU). Peraturan Menteri terkait Instrumen Pencemar dalam IKU tersebut masih dalam tahap harmonisasi," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus akan melayangkan surat resmi kepada kementerian untuk mendapatkan jawaban tertulis. Hal ini bertujuan agar rekomendasi Pansus LKPJ terhadap kinerja Gubernur Jawa Timur tetap objektif dan berbasis data yang valid secara hukum.
"Untuk itu kami akan berkirim surat kepada KLH sebagai tindak lanjut konsultasi dan koordinasi hari ini, sehingga ada jawaban resmi. Hal ini sangat penting sebagai bahan rekomendasi Pansus LKPJ 2025 supaya optimal, kredibel dan tidak bertabrakan dengan peraturan yang berjalan," pungkasnya.
