JATIMTIMES - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta akhirnya terungkap ke publik. Lembaga antirasuah tersebut diketahui menyasar dua instansi strategis di bawah Kementerian Keuangan, yakni Bea Cukai Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penindakan ini pun langsung menyita perhatian karena berkaitan dengan aparat perpajakan dan kepabeanan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara terkait penindakan tersebut. Ia menegaskan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Baca Juga : Genjot PAD, Komisi C DPRD Jatim Desak Pemprov Percepat Digitalisasi dan Sertifikasi Aset
“Biarkan saja prosesnya berjalan. Kita lihat nanti hasil OTT itu. Kalau memang ada orang Pajak atau Bea Cukai yang bermasalah, ya harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Meski menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, Purbaya memastikan jajarannya yang terjaring OTT tetap akan mendapatkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan. Namun ia menekankan, langkah itu bukan bentuk campur tangan terhadap penegakan hukum. “Saya tidak akan membiarkan anak buah saya sendirian. Akan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan. Tapi itu bukan intervensi hukum,” jelasnya.
Purbaya juga menegaskan, jika nantinya ada pegawai yang terbukti bersalah, sanksi tegas termasuk pemberhentian bisa dijatuhkan. “Kalau terbukti salah, ya bisa diberhentikan. Kita berhentikan,” tegasnya.
Dua Lokasi OTT dalam Sehari
Berdasarkan informasi yang beredar, KPK melakukan dua OTT dalam waktu yang berdekatan. Operasi pertama berlangsung di lingkungan Bea Cukai Jakarta. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh singkat kepada wartawan.
Operasi kedua dilakukan di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara rinci jumlah maupun jabatan pihak yang diamankan.
“KPP Banjarmasin,” ujar Fitroh.
Baca Juga : Harlah 1 Abad NU di Malang, Unisma All Out Dukung Acara dari Medis hingga Lingkungan
Purbaya sendiri mengaku belum mengetahui secara detail siapa saja yang terjaring dalam operasi tersebut. Ia hanya memberi gambaran bahwa jumlah pihak yang diamankan cukup banyak.
Kasus OTT di lingkungan pajak dan bea cukai ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di sektor penerimaan negara. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK terkait peran masing-masing pihak serta langkah pembenahan internal di Kementerian Keuangan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
