Wali Kota Malang Pastikan Tak Ada Kongkalikong untuk Isi Jabatan Kosong

JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan tidak ada praktik kongkalikong maupun jual beli jabatan dalam rencana pengisian jabatan kosong dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Penegasan itu disampaikan Wahyu menyusul beredarnya isu adanya oknum tertentu yang mengatasnamakan dirinya maupun Wakil Wali Kota Malang untuk menjanjikan jabatan dengan imbalan tertentu.

Baca Juga : Ahmad Irawan Soroti Kredibilitas Ombudsman RI dalam Fit and Proper Test Calon Anggota 2026–2031

“Saya tekankan kepada ASN, jangan percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan saya atau Wakil Wali Kota. Tidak ada itu jabatan bisa didapat dengan biaya dan lain-lain,” tegas Wahyu.

Ia meminta seluruh ASN segera melapor apabila menemukan praktik semacam itu. Wahyu juga memastikan akan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima.

“Kalau itu terjadi, laporkan langsung kepada saya. Dan kalau nanti sudah ada satu kejadian, semuanya akan kita proses. Baik yang menerima maupun yang menyerahkan,” katanya.

Meski hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk, Wahyu mengakui sudah mendengar sejumlah isu serupa saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan ASN maupun masyarakat.

“Sampai saat ini belum ada yang melapor secara langsung. Tapi saat saya ke lapangan, ada yang menyampaikan isu-isu seperti itu. Saya tegaskan, itu tidak benar,” ujarnya.

Wahyu tidak menampik adanya indikasi oknum yang mencoba menyalahgunakan namanya dan Wakil Wali Kota. Hal itu, menurutnya, tak lepas dari posisinya sebagai kepala daerah yang relatif baru menjabat.

“Ada tengara-tengara oknum yang menyalahgunakan nama saya dan Mas Wakil. Karena memang kami ini orang baru, jadi ada saja yang mencoba memanfaatkan situasi,” ungkapnya.

Untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif, Wahyu mengaku memilih turun langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD), memantau kegiatan, serta berinteraksi secara langsung dengan ASN. Ia menilai cara tersebut lebih efektif dibanding hanya mengandalkan laporan formal.

“Penilaian itu lebih mudah kalau kita melihat langsung, berinteraksi langsung. Dan itu memang butuh waktu,” jelasnya.

Baca Juga : Radial Road Lontar Ditarget Tuntas Maret 2026, Wali Kota Eri: April Sudah Bisa Dilewati

Menurut Wahyu, hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota menjadi periode penting untuk mengamati kinerja, integritas, serta kondisi di masing-masing jabatan.

“Waktu hampir satu tahun ini saya rasa cukup untuk menilai tiap-tiap jabatan dan situasi yang ada,” katanya.

Ia memastikan seluruh masukan, baik laporan resmi, informasi lapangan, hingga aduan informal termasuk dari wartawan dan pesan singkat yang masuk ke ponselnya, tetap menjadi bahan pertimbangan yang akan diverifikasi.

“Kita tidak langsung percaya, tapi kita cross check. Semua saya baca, walaupun tidak selalu saya jawab. Itu jadi bahan untuk cek dan ricek,” ujarnya.

Terkait waktu pelaksanaan mutasi, Wahyu menyebut prosesnya sudah berjalan dan tinggal menunggu finalisasi keputusan.

“Insyaallah dalam waktu dekat. Proses penilaian sudah ada, saya sudah berdiskusi dengan Mas Wakil, tapi keputusan tetap ada di saya,” pungkasnya.